Sat. Jan 9th, 2021

Itu Aja

Blog Informasi, Artikel Seru, Promo Menarik

Sanksi Tegas Terhadap Pelanggar PSBB, Akankah dijerat Pidana?

4 min read
Sanksi Tegas Terhadap Pelanggar PSBB

Sanksi Tegas Terhadap Pelanggar PSBB

Ituaja – Sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan pada Jumat 10 April 2020, kondisi lalu lintas dan pergerakan orang di Jakarta terpantau sepi. Suasana ini terus terasa hingga Minggu 12 April 2020. Namun sehari setelahnya, kesunyian itu mulai pecah. Keramaian lalu lintas mulai kembali mewarnai sejumlah ruas jalan di Ibu Kota.

Aturan ini belum berjalan maksimal lantaran disebutkan belum adanya penerapan PSBB di daerah penyangga Jakarta. Sementara wilayah Bogor, Bekasi dan Depok akan menerapkan kebijakan ini pada Rabu 15 April dan Tangerang pada 18 April 2020.

Sinkronisasi ini pun dipercaya dapat menekan angka pelanggaran PSBB. Namun jika masih tetap meningkat, apakah perlu para pelanggar PSBB ini dijerat pidana agar aturan ini berlaku secara maksimal.

Menurut Kriminolog UI Iqrak Sulhin, jerat pidana tidak tepat diberlakukan terhadap pelanggar PSBB. Karena perbuatan tersebut dinilainya bukanlah sebagai tindakan pidana, namun ini sebagai suatu yang mungkin merugikan masyarakat lain.

“Sehingga kalau pun dilakukan penindakan, maka penindakan yang dilakukan harus dalam koridor persuasif. Jadi tindakan-tindakan yang tetap koridor membatasi, tapi dengan cara persuasif,” kata Iqrak, Selasa (14/4/2020).

Dia menuturkan, tak ada masyarakat yang ingin tertular virus ini. Mereka yang keluar rumah lantaran terpaksa harus beraktivitas di lapangan. Risiko ini diyakininya sudah disadari oleh mereka.

“Saya yakin tidak ada yang mau tertular sehingga ketika ada ajakan untuk ada kebijakan pembatasan ini, saya secara subjektif menyakini bahwa seluruh warga kita itu mendukung. Mereka pasti tahu bahwa ini kebijakan yang baik,” kata dia.

“Mereka enggak bisa dipidana karena ini bukan pelanggaran yang mereka lakukan, itu bukan pelanggaran pidana,” tegasnya lagi.

images 20 1586742851759 300x169 - Sanksi Tegas Terhadap Pelanggar PSBB, Akankah dijerat Pidana?

Karenanya Ia tidak setuju mereka yang melanggar kebijakan PSBB ini langsung diseret kepada urusan hukum. Aparat keamanan tetap menggunakan langkah persuasif untuk melakukan penegakan aturan ini.

“Mereka yang terpaksa harus keluar dan kemudian digelandang ke kantor polisi, saya kira bukan hal kebijakan yang baik. Tapi bahwa polisi bisa melakukan penindakan terhadap kerumunan orang, orang-orang yang masih bergerombol, mungkin tempat-tempat hang out yang masih berlangsung sampai saat ini, ya polisi bisa lakukan itu. Tapi tetap dalam koridor persuasif, tidak bersifat koersif,” jelas Iqrak.

Meski begitu, polisi bisa melakukan penindakan dengan kadar yang lebih jika itu dinilai sudah dalam situasi tertentu. Namun sekali lagi, tindakan ini tak perlu diiringi penahanan terhadap pelanggar SPBB.

“Kalau pun dilihat ada situasi tertentu yang dianggap lebih serius, tentu polisi bisa melakukan atau meningkatkan kadar penindakan yang dia lakukan, tapi bahwa ini harus berujung pada penahanan dan lain-lain, saya tidak sependapat dengan hal itu,” ucap dia.

“Apalagi seperti yang kita lihat di India, itu polisi mukul-mukulin orang, saya kira enggak tepat lah. Itu melanggar HAM,” imbuh Iqrak.

Terkait dengan Undang-Undang Kekarantinaan yang menyebutkan ancaman pidana 1 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta bagi yang melanggar,

dia menilai jika memang ada ketentuan seperti itu, bisa digunakan sebagai pasal yang menjeratnya. Namun sekali lagi, polisi diminta agar tetap melakukan tindakan secara persuasif.

“Karena publik ini saat ini berada dalam situasi tertekan secara psikologis, ekonomi, sosial. Jadi ada tensi yang cukup besar sehingga apabila tindakan kepolisian yang koersif itu kontra produktif. Belum lagi kita melihat di saat bantuan yang diterima, belum sampai di tangan masyarakat, di sisi lain tidaklah kepolisian koersif ini justru menambah beban dan tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali,” terang dia.

Hal berbeda disampaikan Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Dia menilai penerapan Undang-Undang Kekarantinaan terhadap pelanggar PSBB memang tidak tepat. Namun realitas di lapangan, penetapan PSBB ini sudah merupakan karantina wilayah.

“Karena itu juga tidak terlalu keliru menerapkan sanksi pidana karantina pada (pelanggar) PSBB, hanya saja penindakan secara hukum harus dibarengi dengan pemberian bantuan tunai atau makanan yang memang menjadi hak masyarakat,” kata Fickar, Selasa (14/4/2020).

Dia menuturkan, sebenarnya ketentuan pidana UU NO.6/2018 tentang Karantina Kesehatan umumnya ditujukan kepada pengelola angkutan, sopir kendaraan, nakhoda atau pilot yang tidak mempunyai surat izin keluar masuk wilayah yang dikarantina. Sedangkan untuk masyarakat umum yang melanggar penetapan karantina wilayah diatur dalam Pasal 93 dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

“UU Karantina Kesehatan mengaturnya seperti itu. Artinya agar masyarakat bisa patuh terhadap aturan penetapan karantina wilayah. Karena ini masalah serius tentang penyebaran wabah virus yang berbahaya, tentang keselamatan hidup kita bersama sama. Oleh karena itu selain kewajiban mematuhi, masyarakat juga punya hak atas pasokan bahan makanan dan minuman sehari harinya dari pemerintah selama tinggal di rumah,” ucap dia.

Karena menurutnya, setiap pembatasan terhadap manusia apa pun bentuknya merupakan pelanggaran HAM. Tetapi pelanggaran HAM melalui aturan ini sangat dibutuhkan demi menyelamatkan yang lebih besar yaitu hak hidup dari seluruh masyarakat Indonesia.

“Hak hidup adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Psl 28-I UUD 45) karena itu kemudian lazim disebut salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Jadi aturan itu tidak melanggar HAM,” demikian Fickar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *