Sat. Jan 9th, 2021

Itu Aja

Blog Informasi, Artikel Seru, Promo Menarik

Salah Tulis UU Cipta Kerja Usai Diundangkan Jadi Sorotan

4 min read
hak cipta kerja - Salah Tulis UU Cipta Kerja Usai Diundangkan Jadi Sorotan

Ituaja.com – UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi diundangkan. Kesalahan pengetikan yang ditemukan dalam UU itu menjadi sorotan.

Ada beberapa salah ketik yang ditemukan dan juga jadi pembahasan di media sosial. Salah satunya di halaman 6 UU Cipta Kerja Pasal 6 yang berbunyi:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Tapi, tidak ada Pasal 5 ayat 1 huruf a. Pasal 5 adalah pasal berdiri sendiri tanpa ayat.

Kesalahan pengetikan juga ada di halaman 757, yaitu:

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Ayat (5) di atas seharusnya berbunyi:

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

“Ayat 5 itu harusnya merujuk ayat 4, tapi ditulisnya 3,” kata pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.

Kesalahan pengetikan dalam UU Cipta Kerja jadi sorotan juga di Senayan. Para anggota DPR dari berbagai fraksi angkat bicara.

PKB Sentil Kemenkum HAM

PKB meminta pemerintah segera menyikapi permasalahan salah ketik di UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Waduh kok bisa ya kesalahan-kesalahan fatal seperti itu lolos dari pemeriksaan dan ketelitian Kemenkum HAM?” kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Daniel menegaskan kesalahan pengetikan tidak boleh terdapat dalam setiap produk hukum. Dia menegaskan penyelesaian masalah salah pengetikan ini harus dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Ini tidak boleh terjadi di dalam produk UU, bisa terjadi kekacauan dan adanya ketidakpastian hukum. Harus segera disikapi secara tegas bagaimana mekanisme hukum untuk menyempurnakan hal seperti ini dan segera dilakukan,” tegas Ketua Bidang SDA dan Energi DPP PKB itu.

PD Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Parrai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Pascapresiden menandatangani UU Cipta Kerja, sebaiknya Presiden menerbitkan perppu atau ada upaya legislative review di DPR RI,” kata Wasekjen PD Irwan kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Irwan menilai kesalahan pengetikan dapat membuat UU Cipta Kerja menjadi bias. Ia juga kembali menyinggung soal perubahan jumlah halaman UU Cipta Kerja sebelum ditandatangani Jokowi.

Anggota DPR RI itu menyebut salah pengetikan dalam sebuah UU dapat masuk ke ranah pidana. Irwan pun tak habis pikir masih ada salah pengetikan dalam UU yang mendapat sorotan dari masyarakat..

PKS: Salah Ketik UU Cipta Kerja Akibat Kejar Tayang

PKS menilai kesalahan pengetikan dalam UU Cipta Kerja akibat proses pembahasan dan pengesahannya yang kejar tayang.

“Pengalaman buruk dalam pembentukan perundangan. Ini kan akibat prosedur pembentukan perundangan yang kejar tayang, mengikuti arahan presiden agar RUU ini diselesaikan dengan cepat, padahal RUU ini sangat tebal dan kompleks,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Mulyanto tidak habis pikir bagaimana bisa dalam UU yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terdapat kesalahan pengetikan.

Anggota Komisi VI itu mengaku hanya bisa berharap kepada Mahkamah Konstutusi (MK) agar membatalkan UU Cipta Kerja.

Fadli Zon: Salah Ketik UU Cipta Kerja Keterlaluan

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon pun melontarkan kritik keras. Ia menyebut kekeliruan pengetikan dalam UU Cipta Kerja sebagai kesalahan fatal.

“Harusnya kesalahan seperti ini tidak terjadi. Ini kesalahan fatal,” kata Fadli Zon kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Fadli menilai kesalahan pengetikan dalam UU Cipta Kerja sangat keterlaluan. Ia menilai UU tersebut cacat secara substansi.

“Jadi kesalahan fatal ini sungguh keterlaluan. UU ini menjadi cacat dari sisi prosedur maupun substansi,” tegas Fadli.

Fadli pun menyarankan Jokowi untuk mengeluarkan perppu. Melalui perppu, sebut dia, dapat membatalkan pasal yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat.

Gerindra: Typo Bisa Diperbaiki

Gerindra mengungkapkan esalahan pada teknis pengetikan atau typo dalam UU Cipta Kerja masih bisa diperbaiki meski sudah ditandatangani presiden.

“Kalau salah ketik tinggal diperbaiki dan cek di Baleg yang kemarin disepakati seperti apa,” ujar Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Menurut anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum ini, kesalahan pengetikan merupakan hal yang bisa.

Habiburokhman menegaskan substansi yang dijadikan rujukan soal UU nomor 11 tahun 2020 itu adalah kesepakatan tingkat I antara DPR dan pemerintah yakni di Badan Legislasi, sebelum omnibus law itu disahkan di sidang paripurna DPR pada 5 Oktober lalu.

Keberadaan salah ketik ini lalu dijelaskan oleh pemerintah. Penuturan Mensesneg Pratikno dapat disimak di halaman berikutnya

Mensesneg: Kekeliruan Teknis UU Cipta Kerja Tak Berpengaruh pada Implementasi

Pihak Istana angkat bicara terkait kesalahan pengetikan dalam UU Cipta Kerja.

Mensesneg Pratikno mengatakan awalnya Kemensetneg melakukan review dan menemukan sejumlah kekeliruan teknis dari berkas RUU Cipta Kerja dari DPR. Setneg sudah menyampaikan kepada DPR untuk memperbaikinya.

“Setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan review dan menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis. Kemensetneg juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya,” kata Pratikno kepada wartawan lewat pesan singkat, Selasa (3/11/2020).

Usai dilakukan cleansing dan dipublikasikan, masih terdapat kesalahan di UU Cipta Kerja.

Pratikno menuturkan kekeliruan ini bersifat teknis administratif dan tidak berpengaruh pada implementasi UU.Usai dilakukan cleansing dan dipublikasikan, masih terdapat kesalahan di UU Cipta Kerja.

“Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” ucap Pratikno.

Pratikno menambahkan, kesalahan teknis UU Cipta Kerja menjadi masukan bagi pemerintah. Ia berharap tidak terulang kesalahan serupa ke depannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *