Fri. Jan 8th, 2021

Itu Aja

Blog Informasi, Artikel Seru, Promo Menarik

RCTI Gugat UU Penyiar ke MK Karena Tak Atur Youtube dan Netflix

2 min read
RCTI Gugat UU Penyiar ke MK Karena Tak Atur Youtube dan Netflix

Ituaja.com – UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diminta INews TV dan RCTI untuk diuji di Mahkamah Konstitusi lantaran tidak mengatur penyedia layanan siaran melalui internet seperti, Youtube dan Netflix.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Sabtu (30/5/2020), pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran memberi perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan over the top (OTT).

Menurut INews dan RCTI, perlakuan berbeda itu lantaran tidak terdapat kepastian hukum penyiaran yang menggunakan internet masuk ke dalam definisi penyiaran seperti diatur Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran atau tidak.

Baca Juga : Apple Segera Buka Toko Offline Apung Pertama Mereka di Singapura

Sementara sampai saat ini OTT tidak terikat dalam UU Penyiaran sehingga tidak harus memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia serta memperoleh izin siaran seperti penyelenggara siaran konvensional.

rcti penyiaran - RCTI Gugat UU Penyiar ke MK Karena Tak Atur Youtube dan Netflix

Selain itu juga tidak wajib tunduk pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran dalam membuat konten siaran agar tidak dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sebelumnya terdapat polemik Ketua KPI Agung Suprio yang akan turut mengawasi Youtube dan Netflix pun disebut membuktikan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran multitafsir.

Baca Juga : Aktivis 1998 Yang Menuntut Pemerintahan Soeharto Dan Berbalik Dituntut Oleh Mahasiswa Saat Ini

Layanan OTT yang menyediakan, gambar, audio, video dan/atau gabungannya disebut pemohon masuk dalam kategori siaran apabila merujuk pada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran.

Untuk itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyertakan penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran.

“Perkembangan internet yang begitu pesat telah melahirkan berbagai macam platform digital,” ujar pemohon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *