Sat. Jan 9th, 2021

Itu Aja

Blog Informasi, Artikel Seru, Promo Menarik

Moeldoko : UU Cipta Kerja Tinggal Menunggu Waktu Untuk Ditanda Tangani Presiden Jokowi

2 min read
Moeldoko : UU Cipta Kerja Tinggal Menunggu Waktu Untuk Ditanda Tangani Presiden Jokowi

Ituaja.com – DPR telah resmi menyerahkan naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja akan segera ditandatangani dan diundangkan. Moeldoko tak merinci kapan penandatanganan itu.

Tinggal menunggu waktu ya, tinggal menunggu waktu. Dalam beberapa saat setelah ditandatangani oleh beliau, segera diundangkan dalam lembaran negara,” kata Moeldoko dalam konferensi persnya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu, (21/10/2020).

Baca Juga : Wawancara Eksklusif Najwa Shihab ‘ Wapres Yang Terlupakan’, Ma’ruf Amin : Saya Kira Tidak Masalah

Pemerintah memastikan akan mengakomodasi aspirasi dari berbagai kalangan karena saat ini tengah menyusun aturan turunan dari omnibus law. Aturan turunan itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (PP).

dwimoeldoko060418 3 - Moeldoko : UU Cipta Kerja Tinggal Menunggu Waktu Untuk Ditanda Tangani Presiden Jokowi

Masih terbuka. Setidaknya akan ada 35 peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres) yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga mengungkapkan untuk meluruskan informasi mengenai UU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat, Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri untuk mensosialisasikannya, termasuk kepada kelompok-kelompok strategis di antaranya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Baca Juga : Indonesia Mau Buat Tim MotoGP, Berapa Biaya yang Dibutuhkan?

Moeldoko menjelaskan, pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dilakukan pemerintah karena jumlah angkatan kerja yang terbilang tinggi dari tahun ke tahun di Indonesia.

Berdasarkan catatan pemerintah, terdapat 2,9 juta angkatan kerja dan 3,5 juta orang kehilangan pekerjaannya. Belum lagi, Moeldoko menambahkan, jumlah pengangguran di Tanah Air yang mencapai Rp 6,9 juta orang. Ini merupakan kondisi real saat ini yang mesti diselesaikan oleh pemerintah. Selain itu, tujuan lainnya karena untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *