Sat. Jan 9th, 2021

Itu Aja

Blog Informasi, Artikel Seru, Promo Menarik

KPK Harap Kepala Daerah Terpilih Tidak Memanfaatkan Jabatan untuk Korupsi

2 min read
KPK Harap Kepala Daerah Terpilih Tidak Memanfaatkan Jabatan untuk Korupsi

KPK Harap Kepala Daerah Terpilih Tidak Memanfaatkan Jabatan untuk Korupsi

ituaja.com – Kepala daerah terpilih dari hasil Pilkada Serentak 2020 diharapkan tidak memanfaatkan jabatannya untuk melakukan korupsi demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.

“Sebaliknya, KPK berharap kepala daerah terpilih akan menggunakan kewenangan-nya untuk menentukan kebijakan publik yang ditujukan untuk kepentingan rakyat demi kesejahteraan rakyat,” ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dikutip Antara, Kamis (10/12/2020).

Dia menambahkan, kepala daerah terpilih adalah para pemimpin yang berintegritas yang akan menjalankan pemerintahannya dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. Hal tersebut, kata Ipi, sudah diingatkan lembaganya dalam serangkaian kegiatan webinar pembekalan bagi peserta dan penyelenggara pilkada di 270 daerah.

Melalui kegiatan tersebut, KPK beri pemahaman kepada para calon kepala daerah tentang persoalan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bersih dari korupsi.

“Melalui program ‘Pilkada Berintegritas’ tersebut, KPK juga telah menyampaikan potensi korupsi dan titik-titik rawan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk sejumlah kasus kepala daerah yang ditangani KPK. Harapannya, calon kepala daerah dapat menghindari risiko korupsi setelah terpilih dan menjabat,” urainya.

Ipi menerangkan, berdasarkan pengalaman KPK dalam menangani tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat lima modus korupsi kepala daerah. Pertama, intervensi dalam kegiatan belanja daerah mulai dari pengadaan barang dan jasa, penempatan dan pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah dan bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga.

“Kedua, intervensi dalam penerimaan daerah mulai dari pajak daerah dan retribusi, pendapatan daerah dari pusat sampai kerja sama dengan pihak lain,” tutur Ipi.

Ketiga, intervensi dalam perizinan mulai dari pemberian rekomendasi, penerbitan perizinan sampai pemerasan.

“Keempat, benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, rotasi, mutasi, promosi, dan rangkap jabatan serta kelima penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan,” sambung Ipi.


Baca Juga:

5 Online Shop Terbaik yang Jual Makeup & Skincare Korea Asli

Diduga Lakukan Korupsi Rp6 Miliar, Anggota KPUD Papua Ditahan

Mahfud MD: 92% Masyarakat Taat Protokol Kesehatan di Pilkada 2020


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *