Sat. Jan 9th, 2021

Itu Aja

Blog Informasi, Artikel Seru, Promo Menarik

KPK Akan Bentuk Tim Khusus Untuk Mengawasi Penggunaan Anggaran Sebesar Rp 405,1 Triliun untuk Pandemi Virus Corona

2 min read
058240300 1568693252 KPK 1 - KPK Akan Bentuk Tim Khusus Untuk Mengawasi Penggunaan Anggaran Sebesar Rp 405,1 Triliun untuk Pandemi Virus Corona

kpk bentuk tim khusus awasi penggunaan anggaran rp405 1 triliun untuk corona YXDANQBYhR 300x169 - KPK Akan Bentuk Tim Khusus Untuk Mengawasi Penggunaan Anggaran Sebesar Rp 405,1 Triliun untuk Pandemi Virus Corona

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal turun tangan untuk mengawal serta mengawasi penggunaan anggaran dana yang akan dikucurkan pemerintah sebesar Rp 405,1 triliun sebagai penanganan virus corona (Covid-19) di tanah air. KPK saat ini telah membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan penyaluran anggaran tersebut.

Langkah membentuk tim khusus tersebut sudah diambil KPK sesuai arahan oleh bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta lembaga antirasuah turut mengawal ketat proses percepatan penanganan wabah Covid-19.

KPK telah membentuk tim khusus untuk mengawal dan bekerja bersama Satgas di tingkat pusat dan daerah serta dengan stakeholders terkait lainnya, Ucap Ketua KPK Firli Bahuri melalui pesan singkatnya, Kamis (2/4/2020).

Selaku ketua KPK, Firli akan mendorong Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan wabah Covid-19 yang berada di tingkat nasional maupun daerah dan memastikan bahwa pengadaan barang atau jasa (PBJ) dapat dilakukan secara efektif, transparan dan akuntabel, serta tetap dapat berpegang pada konsep harga terbaik.

Firli Bahuri sendiri menambahkan bahwa jajaran direksi KPK telah sepakat dan menanda tangani Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Wabah Virus Covid-19 yang berkaitan dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran (SE) tersebut ditujukan kepada Gugus Tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memandu proses pengadaan barang dan jasa, ucapnya.

Menurut Firli prinsip yang akan ditekankan KPK di dalam Surat Edaran (SE) tersebut di antaranya agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Termasuk aturan yang secara khusus dibuat dan dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam Surat Edaran (SE) sudah disampaikan rambu – rambu pencegahan yang sangat diharapkan agar memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan barang dan jasa yang nantinya sepanjang unsur – unsur pidana korupsi tidak terjadi maka proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan, kata Firli.

Dalam kesempatan tersebut Firli menyinggung kajian yang pernah dilakukan maupun penanganan perkara oleh lembaganya karena KPK kerap menemukan sejumlah modus dan potensi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kami juga mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada pihak LKPP, sambungnya.

Sekadar informasi bahwa pemerintah akan berencana mengucurkan dana stimulus sebesar Rp 405,1 triliun pada APBN Tahun 2020 dalam rangka penanganan penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa anggaran yang sebesar Rp 405,1 triliun tersebut akan dialokasikan untuk belanja dalam bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 110 triliun, insentif perpajakan atau stimulus kredit usaha rakyat yang sebesar Rp 70,1 triliun, serta dalam pembiayaan program untuk pemulihan ekonomi nasional yang sudah termasuk dalam restrukturisasi kredit, serta penjaminan dalam pembiayaan dunia usaha yang khususnya terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) senilai Rp 150 triliun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *